Batas waktu penyampaian hasil penyesuaian APBD yang sebelumnya ditetapkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah, paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan instruksi tersebut, diubah menjadi paling lama 2 (dua) minggu setelah ditetapkannya keputusan bersama Mendagri dan Menteri Keuangan (Menkeu). Hal tersebut

pengajuan proposal kompetesi inovasi pelayanan publik (KIPP) 2020 tinggal 13 hari lagi. Kementerian PANRB memfasilitasi sosialisasi dan bimbingan teknis seputar KIPP 2020 melalui beberapa media, salah satunya dengan teleconference. Ini dilakukan agar #RekanASN bisa belajar di rumah aja __ Berikut mekanisme sosialisasi dan bimbingan teknis yang dapat kalian ikuti

untuk yang belum tahu mana saja cuti bersama tahun 2020 yang digeser dan ditambah, yuk simak gambar di atas. __ Sebagai informasi, pemerintah telah menetapkan perubahan cuti bersama tahun 2020. Perubahan tersebut antara lain cuti bersama pada Hari Raya Idulfitri 1441 H digeser ke akhir tahun dan penambahan cuti bersama pada Maulid Nabi Muhammad SAW. Hal tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan

Polres Demak Canangkan Posko Siaga Kampung Covid-19, Ini Tujuannya . Operasi Aman Nusa, Kepolisian Resor Demak mencanangkan Posko Kampung Siaga Covid-19 di wilayah Demak . Ada 4 titik Posko Kampung Siaga Covid-19 yang di dirikan di Kabupaten Demak. Diantaranya yang berada di Kecamatan Demak Kota yakni, Desa Kalikondang, Desa Betokan dan Kelurahan Bintoro. Sedangkan satu lainnya berada di Desa Gemulak,

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menginstruksikan seluruh pemerintah daerah untuk memberikan hibah atau bantuan sosial (Bansos). Hibah dan Bansos di masa pandemi Covid-19 ini sasarannya adalah masyarakat di luar penerima bantuan dari pemerintah pusat. ” Pemberian hibah atau bansos sesuai dengan instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan

189.000 Pekerja Sektor Parekraf Terdata Diusulkan Sebagai Penerima Kartu Pra Kerja Jakarta, 12 April 2020 – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mendata sebanyak 189.586 tenaga kerja sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) dari 34 provinsi yang terdampak wabah pandemi COVID-19 untuk menerima bantuan melalui program kartu pra kerja yang dibuka pendaftarannya pada Sabtu (11/4/2020). Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin mengatakan bahwa layanan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama dihentikan sejak 1 April. Proses pendaftaran kemudian dilakukan secara online melalui simkah.kemenag.go.id. Hal itu, menurut Kamaruddin sebagai upaya pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Namun, bukan berarti layanan pencatatan dan akad nikah berhenti. Layanan pencatatan dan akad terus berjalan untuk calon pengantin yang sudah mendaftar

Banyak masyarakat yang tidak bisa jujur atau berterus terang tentang riwayat perjalanannya kepada tim medis, hal itu menyebabkan ada beberapa dari tim medis yang akhirnya diperiksa kesehatannya karena berkontak langsung dengan pasien positif covid-19. Dokter Tirta Mandira Hudhi menyatakan, bahwa hampir semua masyarakat masih tidak mau jujur mengenai riwayat perjalanannya maupun riwayat kontak langsung dengan pasien positif covid-19, alasannya karena

Memasuki bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441-H/2020 M ditengah pandemi Covid-19, pemerintah melalui Kementrian Agama bersama para ulama di Sulawesi Tenggara (Sultra) menyepakati 13 panduan ibadah yang ditandatangani Satgas Kominfo dan Humas gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 Sultra. Penandatanganan bersama itu juga didasari  Surat Edaran Menteri Agama Nomor. SE. 6 Tahun 2020 tentang Panduan lbadah Ramadhan dan

Jakarta, Kominfo –  Pemerintah secara resmi membuka Pendaftaran Program Kartu Prakerja melalui situs resmi www.prakerja.go.id. Program Kartu Prakerja adalah program bantuan biaya pelatihan dan insentif bagi para pekerja, pencari kerja, serta pelaku usaha mikro dan kecil yang kehilangan pekerjaan dan/atau mengalami penurunan daya beli akibat pandemi Covid-19. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Kartu Prakerja diharapkan mampu meningkatkan kompetensi, produktivitas,