Demak, 21 April 2020 hari selasa pukul 08.00 WIB Bupati Demak HM.NATSIR Mengajak kepada seluruh Warga Masyarakat Kabupaten Demak untuk Bersama-sama membaca Surat Al-Fathihah sebanyak 7 (tujuh) kali dan memohon ampunan kepada Allah SWT, serta memanjatkan doa untuk mengangkat dan memusnahkan Virus Covid-19 dari Bumi Indonesia tercinta. amin.

Pemerintah memperpanjang masa bekerja di rumah (work from home/WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) selama 14 hari kerja sampai dengan 13 Mei 2020. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 50/2020 tentang Perubahan Kedua atas Surat Edaran Menteri PANRB No. 19/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran

DEMAK – Kapolres Demak AKBP Fidelis Purna Timuranto mengajak seluruh elemen di Kabupaten Demak agar bersama sama melawan wabah covid – 19. Mengingat untuk memberantas wabah nasional tidak bisa mengandalkan satu pihak saja namun seluruh elemen harus terlibat. Hal ini disampaikan kapolres saat acara penyerahan bantuan Alat Pelindung Diri ( APD) diMapolres, Jumat (17/4 ). Penyerahan APD dihadiri Forkopimda selain

Pasien terkonfirmasi positif virus corona jenis baru atau Covid-19 di provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kian bertambah. Per hari Minggu kemarin, Tim gugus tugas NTB mencatat 11 penambahan, totalnya kini menjadi 72 kasus positif Corona. Sementara itu, tercatat pula jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 269 orang. Rinciannya adalah 168 orang (63%) PDP masih dalam pengawasan, 101 orang (37%) PDP

Di tengah situasi darurat Covid-19, Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara (Kanreg I BKN) Yogyakarta selenggarakan rapat kerja melalui video konferensi bersama BKD provinsi, kabupaten, dan kota di wilayah kerja Kanreg I BKN Yogyakarta pada Kamis (16/04/2020). Agenda rapat kerja adalah progres dan evaluasi layanan kepegawaian, mulai dari pelaksanaan SKD CPNS formasi tahun 2019 sampai dengan layanan mutasi dan pensiun.

Upaya penanganan penyebaran Covid19 di Indonesia semakin merata. Lebih dari 90% provinsi sudah melakukan refocusing dan realokasi APBD sebagai upaya pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Covid19 di lingkungan pemerintah daerah. “Total sudah sekitar Rp. 55 Triliun yang dianggarkan oleh provinsi, kabupaten dan kota untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat serta memberikan bantuan bagi masyarakat yang secara ekonomi terdampak akibat kebijakan physical

DEMAK – Aksi sosial untuk meringankan beban masyarakat terdampak pandemi virus corona atau covid-19, dilakukan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkompimda Demak yang tergabung dalam Gugus Tugas penanganan Covid -19 berupa pembagian sembako dalam rangka Ops Aman Nusa 2 candi tahun 2020 diwilayah Kabupaten Demak, Rabu, (15/4) Bupati Demak H.M. Natsir menyampaikan bahwa aksi sosial yang dilakukan guna memberikan bantuan

Pemerintah menanggung seluruh biaya perawatan pasien COVID-19, tidak hanya Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan positif corona namun juga Orang Dalam Pemantauan (ODP) sesuai standar biaya perawatan dalam Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Nomor HK.01.07/Menkes/238/2020 tentang Petunjuk Teknis Penggantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit yang Menyelenggarakan Pelayanan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Biaya yang ditanggung mencakup administrasi

Satu-satunya profesi yang paling aman dan nyaman dalam soal ketersediaan dan kepastian dukungan finansial keuangan adalah aparatur negara. Para pejabat negara hingga pegawai negeri pada tingkat bawah dipastikan tetap bergaji, tetap mendapatkan tunjangan kinerja dan uang makan. Tiga komponen yang bila dijumlahkan cukup lumayan, apalagi bila dibandingkan pendapatan buruh atau pekerja lainnya. Saat ini, para aparatur negara juga mendapatkan kesempatan

Kemenkeu – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberi pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) untuk mempercepat penanggulangan wabah COVID-19. Adapun PPN, dibebaskan untuk barang yang diperlukan dalam rangka penanganan wabah COVID-19 seperti obat-obatan, vaksin, peralatan laboratorium, peralatan pendeteksi, peralatan pelindung diri seperti APD, peralatan untuk perawatan pasien, dan peralatan pendukung lainnya. Sedangkan di sektor jasa, pemerintah