Pemerintah secara resmi telah mengeluarkan Perppu nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Perppu tersebut secara resmi memutuskan menunda pemilihan kepala daerah yang seharusnya dilakukan September 2020 diundur hingga Desember 2020. Penundaan tersebut dengan alasan masih tingginya pandemi virus Covid-19. Dan juga telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 4 Mei 2020. Berikut isi lengkap dari ketentuan yang diatur

Dalam pembagian bantuan sosial (bansos), kerap terjadi kekeliruan data. Menteri Sosial Juliari P Batubara mengakui, pendataan warga penerima bantuan sosial tak pernah luput dari kekeliruan. Menurutnya, pasti ada saja warga yang tak terdata. Padahal, kondisi Pandemi Covid-19 seperti sekarang ini berdampak pada ekonomi masyarakat. Sehingga secara otomatis, warga yang membutuhkan bantuan ikut bertambah. “Ya pendataan kan pasti ada miss-nya. Artinya pada pendataan mungkin

Pemerintah China meyakini, jika Indonesia bisa segera mengatasi dan mengendalikan pandemi virus corona (COVID-19). Melalui kedutaan besar di Jakarta, China menganggap pemerintahan Presiden Joko Widodo telah menerapkan kebijakan secara komprehensif dan menanggapi wabah secara ampuh. “Pihak Tiongkok percaya Indonesia akan menangkan epidemi secepat mungkin. Kami dengan tulus ikhlas mengapresiasi upaya Indonesia dan sangat percaya (Indonesia) pasti dapat segera mungkin mengatasi

Kementerian Luar Negeri Indonesia melaporkan bahwa Warga Negara Indonesia (WNI) dinyatakan positif terjangkit virus corona (COVID-19) di luar negeri hinigga Selasa (5/5/2020), mencapai 703 orang. “Dari 703 WNI yang positif terjangkit virus corona, sebanyak 314 orang telah dinyatakan sembuh, 34 orang meninggal dunia, dan 355 orang lainnya masih dalam proses perawatan,” demikian data Kemenlu sebagaimana dikutip dalam akun twitternya. Ratusan

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto mengatakan, virus Corona sudah mulai dapat dikendalikan, yang mana kuncinya adalah kepatuhan dan kedisiplian masyarakat dalam menjalankan pembatasan dan protokol kesehatan. “Kita bersama-sama harus bisa menjalankan ini, kalau kita menginginkan pada bulan Juni pada bulan Juli kasus ini bisa kita dikendalikan. Kasus ini sudah mulai bisa kita kendalikan dan kehidupan kita sudah mulai

Penegakan peraturan PSBB sering menimbulkan konflik di lapangan antara anggota Satpol PP dengan pelaku usaha dan masyarakat. Penerapan peraturan PSBB dengan sanksi imbauan sering dianggap sepele bahkan cendrung diacuhkan oleh masyarakat secara umum. “Kita tidak mau lagi terjadi konflik di lapangan antara petugas dengan pihak-pihak yang melanggar PSBB,” kata Juru Bicara Covid-19 Kota Depok Dadang Wihana kepada RRI, Selasa (05/05/2020).

Pria berinisial E yang mengamuk saat pelaksanaan PSBB di kawasan Bogor Selatan Kota Bogor akhirnya diamankan Polresta Bogor Kota hingga status hukum ditetapkan sebagai tersangka. “Kami sudah tetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka dengan adanya sejumlah pelanggaran pasal yang dipersangkakan,” kata Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Hendrie Fiuser dalam keterangannya, Selasa (5/5/2020). Hendrie menyatakan, atas aksinya pelaku diancam dengan ancaman hukuman

Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Akmal Malik, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Bahtiar, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Syafrizal dan Staf Khusus Mendagri Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof. H. M. Tito Karnavian, Ph.D mengunjungi Kota Depok untuk memonitor pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sana. Di Balai Kota Depok,

Pada masa terpaksa mengkarantina diri di rumah masing-masing akibat pageblug Corona, sahabat sesama pianis dan pendidik musik yang putri Empu Pianis Nusantara, Iravati Sudiarso dan cucu keponakan Pahlawan Nasional Indonesia Dr. Tjipto Mangunkusumo, Aisha Sudiarso-Pletcher berbagi sebuah kisah kepahlawan menaklukkan wabah sebagai berikut : MAUT HITAM Pada 1910, wabah pes melanda Malang. Epidemi pes diberi julukan mengerikan : Maut Hitam.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) terbitkan aturan tentang Pelaksanaan  Pemanggilan, Pemeriksaan, dan Penyampaian Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS Melalui Media Elektronik Pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 melalui Surat Edaran (SE) nomor 12/SE/IV/2020 pada Rabu (29/04/2020). Diterbitkannya SE ini selain menjadi pedoman bagi instansi dalam melaksanakan penegakan disiplin PNS sesuai PP 53 tahun 2010, juga untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kelancaran