{"id":780,"date":"2019-07-30T01:54:24","date_gmt":"2019-07-30T01:54:24","guid":{"rendered":"http:\/\/kecdemak.demakkab.go.id\/?p=780"},"modified":"2019-07-30T01:54:24","modified_gmt":"2019-07-30T01:54:24","slug":"pemberdayaan-lembaga-dan-organisasi-masyarakat-di-kelurahan-kalicilik-kecamatan-demak","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/kecdemak.demakkab.go.id\/index.php\/2019\/07\/30\/pemberdayaan-lembaga-dan-organisasi-masyarakat-di-kelurahan-kalicilik-kecamatan-demak\/","title":{"rendered":"PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT DI KELURAHAN KALICILIK KECAMATAN DEMAK"},"content":{"rendered":"

Demak – Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat di Kelurahan Kalicilik Kecamatan Demak tahun 2019 dilaksanakan pada hari Sabtu (27\/7) di Kelurahan Kalicilik. pada pertemuan kali ini membahas mengenai pemberian bantuan transportasi dan akomodasi kepada RT,RW, dan LPMK.<\/p>\n

Pemberdayaan merujuk pada pengertian perluasan kebebasan untuk memilih dan bertindak. Bagi masyarakat miskin kebebasan yang dirasakan sangat terbatas karena ketidakmampuan bersuara (voicelessness) dan ketidak berdayaan (powerlessness) dalam hubungannya dengan negara dan pasar. Karena kemiskinan adalah multi dimensi, masyarakat miskin membutuhkan kemampuan pada tingkat individu (misal seperti kesehatan, pendidikan dan perumahan) dan pada tingkat kolektif (seperti bertindak bersama untuk mengatasi masalah). Memberdayakan masyarakat miskin dan terbelakang menuntut upaya menghilangkan penyebab ketidakmampuan mereka meningkatkan kualitas hidupnya.<\/p>\n

Unsur-unsur pemberdayaan masyarakat pada umumnya adalah: (1) inklusi dan partisipasi; (2) akses pada informasi; (3) kapasitas organisasi lokal; dan (4) profesionalitas pelaku pemberdaya. Keempat elemen ini terkait satu sama lain dan saling mendukung.<\/p>\n

Memberdayakan masyarakat berarti melakukan investasi pada masyarakat, khususnya masyarakat miskin, dan organisasi mereka, sehingga asset dan kemampuan mereka bertambah, baik kapabilitas perorangan maupun kapasitas kelompok. Agar pemberdayaan masyarakat dapat berlangsung secara efektif, maka reformasi kenegaraan, state reform, harus dilakukan pada tingkat nasional maupun daerah. Berbagai peraturan, ketentuan, mekanisme kelembagaan, nilai-nilai dan perilaku harus disesuaikan untuk memungkinkan masyarakat miskin berinteraksi secara efektif dengan pemerintah. Berbagai ketentuan perlu disiapkan untuk memungkinkan masyarakat miskin dapat memantau kebijakan, keputusan dan tindakan pemerintah dan pihak-pihak lain yang terlibat. Tanpa pemantauan yang efektif dari masyarakat miskin, maka kepentingan mereka dapat terlampaui oleh kepentingan-kepentingan lain. Adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan menghasilkan wujud yang berbeda jika pembangunan tidak melalui proses yang partisipatif. Pembangunan yang partisipatif menghasilkan tata pemerintahan yang lebih baik, kemakmuran yang lebih adil, pelayanan dasar yang lebih bermanfaat bagi masyarakat banyak, akses ke pasar dan jasa bisnis yang lebih merata, organisasi masyarakat yang lebih kuat, dan kebebasan memilih yang lebih terbuka.<\/p>\n

\"\"\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \"\"<\/p>\n

Dokumentasi pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan kalicilik<\/h6>\n