{"id":7052,"date":"2020-12-11T09:18:31","date_gmt":"2020-12-11T09:18:31","guid":{"rendered":"http:\/\/kecdemak.demakkab.go.id\/?p=7052"},"modified":"2020-12-12T09:22:04","modified_gmt":"2020-12-12T09:22:04","slug":"aparatur-negara-harus-adaptif-terhadap-transformasi-digital","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/kecdemak.demakkab.go.id\/index.php\/2020\/12\/11\/aparatur-negara-harus-adaptif-terhadap-transformasi-digital\/","title":{"rendered":"Aparatur Negara Harus Adaptif Terhadap Transformasi Digital"},"content":{"rendered":"

\"\"<\/a>Sistem pemerintahan di Indonesia turut berubah dengan adanya transformasi digital. Untuk beradaptasi dengan kondisi tersebut, diperlukan pimpinan unit kerja atau instansi pemerintah yang menciptakan perubahan sekaligus pemanfaatan teknologi.<\/p>\n

Hal itu disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo saat Upacara Pelepasan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I Angkatan XLVII Tahun 2020, di Kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta, Selasa (08\/12). Menteri Tjahjo meyakini, proyek perubahan para peserta pelatihan, sebagian besar adalah inovasi terkait pemanfaatan teknologi atau digitalisasi.<\/p>\n

\u201cTransformasi digital memanfaatkan teknologi dalam proses tata laksana dan pemberian pelayanan publik,\u201d ungkap Menteri Tjahjo. Pada konteks tata laksana, digital governance menjelma dalam produk e-office<\/em>, e-monev, e-kepegawaian, e-disposisi, e-perencanaan, e-penganggaran, dan lain sebagainya.<\/p>\n

Sementara dalam pelayanan publik, e-governance<\/em> ditunjukkan dengan berbagai produk layanan yang memungkinkan masyarakat tidak perlu bertatap muka dengan pemberi layanan. Permintaan atau pengajuan pelayanan bisa diakses melalui smartphone<\/em>, bahkan pembayaran dilakukan dengan cara nontunai.
\n