{"id":6725,"date":"2020-11-23T04:06:43","date_gmt":"2020-11-23T04:06:43","guid":{"rendered":"http:\/\/kecdemak.demakkab.go.id\/?p=6725"},"modified":"2020-11-24T03:07:44","modified_gmt":"2020-11-24T03:07:44","slug":"tekan-pelanggaran-disiplin-asn-penegakan-disiplin-terus-dilakukan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/kecdemak.demakkab.go.id\/index.php\/2020\/11\/23\/tekan-pelanggaran-disiplin-asn-penegakan-disiplin-terus-dilakukan\/","title":{"rendered":"Tekan Pelanggaran Disiplin ASN, Penegakan Disiplin Terus Dilakukan"},"content":{"rendered":"

\"\"<\/a>Demak<\/strong> \u2013 Bupati Demak HM Natsir membuka rapat koordinasi Kepegawaian yang diikuti kepala OPD, Camat, kepala Puskesmas se Demak, para kepala SMPN dan jajaran diknas, Kamis (18\/11\/20). Rakor yang dilaksanakan diPendopo dihadiri Wakil Bupati Joko Sutanto, Sekda Singgih Setyono, para Asisten Sekda dan Ka BKPP Hadi Waluyo. Pada kesempatan tersebut juga menghadirkan narasumber Kepala BKN Wil I Jateng dan DIY Anjaswari Dewi MM.<\/p>\n

Dalam menyampaikan laporanya, ketua penyelenggara Hadi Waluyo mengatakan,
\n\u201d Sampai saat ini masih terdapat pelanggaran disiplin yang dilakukan kalangan ASN, adapun pelanggaran yang dilakukan bervariasi dari pelanggaran ringan hingga berat. Hal ini tentunya sangat memprihatinkan dan mennjadi perhatian khusus kita\u201d kata Kepala BKPP Hadi Waluyo.<\/p>\n

\u201d Untuk itulah Penegakan disiplin harus terus dilakukan untuk menekan angka pelanggaran, selanjutnya yang melakukan planggaran tentunya dijatuhi hukuman atau sangsi disiplin\u201d lanjutnya.<\/p>\n

Sementara Bupati HM Natsir dalam sambutan pengarahanya menyampaikan,
\n\u201cSebagai aparat yang nemiliki peran penting dalam menjalankan program pemerintah, ASN perlu memahami secara utuh seluruh tranformasi kebijakan pengelolaan SDM, sehingga dapat mendukung sistem tata kelola pemerintahan yang bersih dan efisien\u201d<\/p>\n

\u201cManajemen sumberdaya yang terarah, terukur dan akuntabel sangatlah penting. Setiap ASN harus memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelanggaran terhadap peraturan mengakibatkan hukuman disiplin. Oleh karenanya, peran atasan sangat penting berkaitan dalam proses pemberian sanksi terhadap ASN yang melanggar aturan\u201d Lanjut Bupati.<\/p>\n

Sedangkan Kepala BKN Regionl I Anjas Wari Dewi dalam menyampaikan materinya berbicara tentang pengukuran index profesionalisme ASN dan tata cara pengukuran indeks profesionalisme ASN. Sebagai Indikator pengukurannya ada empat dimensi yang digunakan yaitu kualifikasi, kompetensi, disiplin dan kinerja ASN.
\n