{"id":6310,"date":"2020-10-26T06:35:46","date_gmt":"2020-10-26T06:35:46","guid":{"rendered":"http:\/\/kecdemak.demakkab.go.id\/?p=6310"},"modified":"2020-10-27T03:36:48","modified_gmt":"2020-10-27T03:36:48","slug":"perkuat-reformasi-regulasi-dengan-uu-cipta-kerja","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/kecdemak.demakkab.go.id\/index.php\/2020\/10\/26\/perkuat-reformasi-regulasi-dengan-uu-cipta-kerja\/","title":{"rendered":"Perkuat Reformasi Regulasi dengan UU Cipta Kerja"},"content":{"rendered":"

\"\"<\/a><\/p>\n

Tekad mencapai negara maju hanya bisa dilakukan dengan cara-cara luar biasa. Untuk itu, pemerintah termasuk para birokrat harus mampu mereformasi diri. Tidak hanya pada pola pikir tapi juga pada etos kerja. Tidak semata berorientasi pada proses tetapi juga hasil. Tidak sekedar sent<\/em> tapi juga menjamin delivered<\/em>.<\/p>\n

Birokrasi tak sekedar melaksanakan sebuah kebijakan tapi memastikan masyarakat menikmati layanan. Kuncinya adalah kecepatan melayani dan memberikan izin. Struktur organisasi pun disederhanakan menjadi fungsional sesuai kompetensi. Birokrasi bersih, pemangkasan izin, dan penyelamatan keuangan negara menjadi strategi nasional pencegahan korupsi. Reformasi Birokrasi dilakukan seiring dengan Reformasi Regulasi.<\/p>\n

\u201cPenyederhanaan regulasi dilakukan di antaranya melalui Undang-Undang Cipta Kerja,\u201d ujar Deputi bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, Kamis (22\/10).<\/p>\n

Lanjutnya dikatakan, melalui Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah berupaya untuk menerobos penghalang yang membuat dunia usaha sulit berkembang di Indonesia. Omnibus law<\/em> menjadi solusi mengurai keruwetan aturan. Undang-Undang Cipta Kerja meringkas 79 Undang-Undang dan menyatukan 11 klaster menjadi satu aturan yang meliputi Penyederhanaan Perizinan, Persyaratan Investasi, Ketenagakerjaan, Kemudahan Berusaha, Pemberdayaan dan Perlindungan UMKM, Dukungan Riset dan Inovasi, Administrasi Pemerintahan, Pengenaan Sanksi, Pengadaan Lahan, Kemudahan Investasi dan Proyek Pemerintah, serta Kawasan Ekonomi Khusus. Metode omnibus law<\/em> diharapkan menjadi metode terbaik untuk menghasilkan produk hukum yang efisien dan aspiratif.<\/p>\n

Untuk mencapai tujuan pembangunan, diperlukan birokrasi yang lincah dan efisien. Untuk itu, Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan mempercepat perbaikan pelayanan publik oleh para birokrat, tak hanya konvensional tapi juga digitalisasi layanan. Seiring dengan transformasi digital yang dilakukan oleh Undang-Undang Cipta Kerja, segala urusan perizinan berusaha menjadi semakin mudah. Jalur yang ruwet akibat prosedur berbelit dan maraknya praktik pungli dapat dipangkas.<\/p>\n

Birokrasi digital juga menjadi kunci semakin lancar dan tetap berjalannya layanan publik di era krisis akibat pandemi saat ini. Pada akhirnya, transformasi digital tersebut menjadi penanda bahwa Indonesia berproses menjadi negara maju.<\/p>\n

Undang-Undang Cipta Kerja merupakan perwujudan strategi untuk mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi melalui reformasi regulasi di bidang perizinan berusaha. Reformasi tersebut ditujukan untuk menyelesaikan hambatan investasi, yakni panjangnya rantai birokrasi, peraturan yang tumpang tindih dan banyaknya regulasi yang tidak harmonis terutama dalam regulasi pusat dan daerah (hyper-regulation<\/em>).<\/p>\n

Oleh karena itu, Undang-Undang tersebut merupakan wujud konkret atas upaya deregulasi terhadap berbagai ketentuan mengenai perizinan berusaha, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) termasuk koperasi, pengadaan lahan, pengembangan kawasan ekonomi, pelaksanaan proyek pemerintah, serta ketentuan mengenai administrasi pemerintahan.<\/p>\n

 
\n