{"id":3644,"date":"2020-05-05T04:22:46","date_gmt":"2020-05-05T04:22:46","guid":{"rendered":"http:\/\/kecdemak.demakkab.go.id\/?p=3644"},"modified":"2020-05-11T02:23:23","modified_gmt":"2020-05-11T02:23:23","slug":"meski-ada-pelambatan-penambahan-kasus-pemerintah-minta-tetap-patuhi-protokol-kesehatan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/kecdemak.demakkab.go.id\/index.php\/2020\/05\/05\/meski-ada-pelambatan-penambahan-kasus-pemerintah-minta-tetap-patuhi-protokol-kesehatan\/","title":{"rendered":"Meski Ada Pelambatan Penambahan Kasus, Pemerintah Minta Tetap Patuhi Protokol Kesehatan"},"content":{"rendered":"

\"\"<\/a>Pemerintah meminta adanya pelambatan penambahan kasus Covid-19 di beberapa provinsi terkait dengan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tidak membuat semua menjadi kendor dan tetap harus patuh terhadap protokol kesehatan.\u00a0Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo, selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 usai Rapat Terbatas (Ratas) melalui konferensi media, dari Jakarta, Senin (04\/05\/2020).
\n\u201dBaik itu social distancing,\u00a0physical distancing, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak dan segala hal yang berhubungan dengan upaya-upaya untuk mencegah kita tidak terpapar Covid-19. Seperti halnya kebiasaan menyentuh mata, hidung, mulut ini harus diingatkan setiap saat, harus rutin secara terus-menerus,\u201d ujar Kepala BNPB.
\nDoni Monardo juga mengingatkan untuk jangan menyentuh bagian sensitif dari wajah, termasuk juga kenapa harus cuci tangan sehingga bukan hanya mengatakan tetapi harus tahu alasan mengapa mesti mencuci tangan. \u201dDemikian juga menggunakan masker, baik di tempat-tempat umum maupun juga di dalam rumah ketika kita berada bersama keluarga. Di mana di antara anggota keluarga itu ada yang memiliki mobilitas tinggi sehingga ketika masuk kembali ke rumah belum tentu yang bersangkutan dalam kondisi yang steril,\u201d imbuh Kepala BNPB.
\nDalam rangka pemberian pemberian peringatan dan teguran serta sanksi kepada sejumlah pihak yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan, Doni menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memberikan peringatan dan teguran kepada 2.673 pabrik dan industri termasuk perkantoran, serta telah menyegel sementara sebanyak 168 pabrik.
\n\u201dKemudian Gugus Tugas Provinsi Riau juga telah melakukan langkah hukum terhadap mereka yang melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Beberapa masyarakat yang berkumpul, yang tidak sesuai dengan ketentuan akhirnya diperiksa dan diproses untuk masuk ke pengadilan,\u201d imbuh Ketua Gugus Tugas Covid-19.
\nPada kesempatan itu, Kepala BNPB juga menyampaikan bahwa Presiden menugaskan seluruh Gugus Tugas, baik di pusat maupun di daerah untuk melakukan evaluasi yang terukur terkait dengan masalah uji sampel, yaitu testing. \u201dGugus Tugas telah mendatangkan lebih dari 420.000 reagen PCR dan semalam sudah tiba lagi sebanyak 500.000 VTM (Viral Transport Medium) dan RNA. Sehingga diharapkan pada minggu ini kita telah memiliki sekitar 1 juta reagen, VTM dan juga ekstrak RNA. Dengan demikian, instruksi Bapak Presiden untuk melakukan testing secara masif dengan memanfaatkan sekitar 59 laboratorium bisa kita lakukan lebih optimal lagi,\u201d kata Kepala BNPB.
\nSejauh ini, menurut Kepala BNPB, kendalanya adalah sumber daya yang ada di tiap laboratorium belum optimal, masih terbatasnya tenaga personel. Oleh karenanya, Doni menyampaikan bahwa Gugus Tugas Pusat telah meminta bantuan kepada PB IDI dan juga meminta kepada seluruh IDI wilayah untuk ikut membantu, untuk ikut memberikan dukungannya sehingga upaya untuk melakukan testing\u00a0secara masif ini bisa dilakukan lebih optimal lagi. \u201dTermasuk juga permintaan dari Bapak Wapres, harus jemput bola dari seluruh Gugus Tugas yang ada di daerah,\u201d ujarnya.
\nAspek lain yang disampaikan Presiden, menurut Kepala BNPB, adalah melakukan tracing secara agresif, terutama kepada kelompok orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dengan pengawasan (PDP). \u201dBahkan beberapa di antaranya disinyalir ada yang tidak disiplin, ada yang keluar dari tempat isolasi. Dan tentunya ODP dan PDP ini dapat membahayakan keselamatan masyarakat,\u201d terang Kepala BNPB.
\nKetua Gugus Tugas berharap kerja sama dengan seluruh komponen yang ada di daerah untuk dapat memantau ODP dan PDP ini agar mereka betul-betul mematuhi ketentuan untuk melakukan isolasi di rumah maupun isolasi di tempat yang diatur oleh pemerintah daerah. \u201dKemudian juga isolasi-isolasi mandiri yang telah disiapkan oleh sejumlah daerah sampai ke tingkat desa, hendaknya betul-betul dimanfaatkan, terutama kepada semua pihak yang baru tiba di kawasan tersebut,\u201d katanya.
\nBerkaitan dengan masalah perlindungan terhadap lanjut usia (lansia), menurut Doni, Presiden menegaskan ulang bahwa kelompok lansia dan mereka yang memiliki penyakit penyerta atau yang disebut dengan kelompok rentan, betul-betul mendapatkan perlindungan optimal. \u201dHarus ada penyampaian\/penjelasan kepada keluarga kita, kelompok lansia dan yang memiliki penyakit penyerta untuk tidak sementara berdekatan dengan keluarga yang relatif masih sehat, masih muda, dan memiliki mobilitas tinggi. Bisa jadi di antara mereka adalah OTG yaitu orang tanpa gejala,\u201d terangnya.
\nKetika kelompok rentan ini bertemu dan bersentuhan dengan orang tanpa gejala (OTG), menurut Doni, maka bisa menularkan, terpapar, dan juga terinfeksi serta dapat menimbulkan sakit. \u201dDan tentunya ini tidak kita harapkan, khususnya kepada penyakit penyerta dengan golongan hipertensi, diabetes, jantung, asma, dan beberapa penyakit kronis lainnya,\u201d tandas Kepala BNPB.<\/p>\n

Sumber:\u00a0https:\/\/setkab.go.id\/meski-ada-perlambatan-penambahan-kasus-pemerintah-minta-tetap-patuhi-protokol-kesehatan\/<\/a>
\n